TNS_ Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat di bantaran sungai Batang Arau terutama kepada kelompok nelayan lumba-lumba putih, jajaran Ditpolairud Polda Sumbar memberikan penyuluhan,  senin (2/10).

Kegiatan tersebut kali ini langsung dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Akbp Petrus yang disertai oleh beberapa Tim Binmas Perairan.

Dalam agenda yang digelar oleh jajaran Ditpolairud tersebut yaitu dalam rangka memberikan sosialisasi” tentang kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disungai batang arau”.

Tidak itu saja,  penyuluhan juga diberikan kepada kelompok nelayan Lumba-lumba putih dan masyarakat nelayan Batang Arau.

“Dengan sosialisasi tersebut diharapkan timbul kesadaran masyarakat nelayan, khususnya wilayah bantaran sungai batang arau dan sekitarnya untuk tidak lagi membuang sampah di sungai batang arau” ujar Akbp Petrus.

“Mari sama-sama menjaga kebersihan sungai sehingga tidak terjadi pencemaran sungai Batang Arau ini”,  tutupnya.

Sumber: TNS

Pasaman Barat – Dikutip dari Harian Singgalang – Wali Nagari Aia Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat itu menyampaikan jeritan hati nelayan kepada Wadirpolair Polda Sumbar AKBP Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H. hingga meneteskan air mata. Aspirasi itu disampaikan pada acara kemitraan polisi dan masyarakat di Taman Hijau Panti Air Bangis, Jum’at 25 Maret 2016.
 
Efif Syahrial menuturkan, air matanya jatuh karena turut merasa sakit melihat penderitaan yang dirasakan warga nelayannya yang kini tengah terseot-seot akibat larangan pemakaian alat tangkap ikan berupa pukat hela/tarik. Sebab sebagian besar warga nelayan yang ada di pesisir pantai barat itu menggunakan alat tersebut dalam menangkap ikan.
 
Buktinya, saat ini 1.000 KK lebih warga nelayan disana terancam dan tidak melaut lagi, karena bagan mereka ditambat di dermaga karena peraturan yang melarang menggunakan alat pukat tarik. Efif Syahrial menegaskan akan membawa jeritan ini ketingkat lebih tinggi dengan tujuan supaya ada solusi  terbaik terkait permasalahan ini.
 
“Kami berharap kepada pemerintah, untuk mengkaji ulang kebijakan larangan menggunakan alat pukat tersebut, karena alat ini sudah digunakan oleh nelayan sejak dahulunya” ujarnya.
 
Sementara itu, Wadirpolair Polda Sumbar Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H. menjelaskan secara prinsip, mereka prihatin atas kondisi dan nasib para nelayan dan berharap masyarakat nelayan tetap optimis dan bersabar serta berupaya mencari solusi seraya mengambil sisi positif dari orientasi penerapan peraturan ini. Dijelaskan mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap hela/tarik. Tidak bermaksud menyakiti para nelayan “sebab, banyak manfaat yang terkandung dalam orientasinya guna kelestarian ekosistem perairan untuk masa depan” ujarnya.
 
Disisi lain, jika aturan tersebut menjadi halangan, pada nelayan disarankan untuk berupaya menyampaikannya sesuai aturan yang ada, jangan terprovokasi dengan hasutan yang bisa mengganggu keamanan. Caranya dengan menjalin aspirasi dan meneruskannya pada tingkat DKP Provinsi selanjutnya diharapkan dapat disampaikan pada tingkat kementerian.
 
Terkait pertemuan saat itu, ia mengaku terkesima atas partisipasi warga nelayan Air Bangis. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa menambah keharmonisan antara masyarakat dengan aparat kepolisian khususnya Kepolisian Perairan untuk menciptakan wilayah perairan yang aman, damai dan tentram.

Gambar Wadirpolair Polda Sumbar AKBP Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H. sedang memberikan arahan dan petunjuk

Padang – Dikutip dari HALUAN – Hari ini, Rabu (16/3) gedung baru Polda Sumbar akan diresmikan oleh Kabaharkam Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Drs. H. Putut Eko Bayu Seno, SH.
 
“Kami sudah sangat siap dalam peresmian gedung Polda Sumbar, dan kami ucapkan selamat datang sebelumnya kepada Kabaharkam Mabes Polri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke Kota Padang dalam rangka peresmian gedung Polda Sumbar yang baru,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, AKBP Syamsi kepada Haluan, Selasa (15/3)
 
Syamsi mengatakan, gedung ini nantinya akan langsung ditempati oleh seluruh jajaran Polda Sumbar.
 
Ketika dikonfirmasikan terkait adanya kekurangan dan apa yang perlu ditambah dari gedung Polda Sumbar, Syamsi mengklaim bahwa gedung tersebut dibangun telah sesuai dengan rancangan.
 
“Bangunan ini sudah kita rancang sedemikian rupa, insha Allah tahan gempa dan juga mempunyai selter sebagai tempat mengungsi jika terjadinya gempa. Untuk fasilitas, untuk saat ini saya rasa sudah cukup,” ujarnya.
 
Pantauan Haluan satu hari sebelum peresmian, telah terlihat tenda dengan ratusan kursi yang berjejer persis di samping pos jaga Polda dan beberapa pekerja juga sudah merapikan sisa kerjaan, walau masih terlihat masih ada yang bekerja pada bagian sisi depan bangunan.
 
Selain peresmian, dua hari sebelumnya Polda Sumbar juga melakukan acara syukuran di Gedung Polda Sumbar yang baru. Kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan internal Polda Sumbar yang  dipimpin oleh Kapolda Sumbar, Brigjend Pol Basarudin.
 
“Sebagai wujud syukur atas dibangunnya gedung Polda Sumbar,  kami melakukan acara syukuran yang hanya dihadiri oleh internal Polda Sumbar sendiri,” tutupnya.
 
Seperti diketahui, pada tahun 2009 Kota Padang dihantam gempa, sehingga beberapa ruangan Gedung Mapolda Sumbar mengalami kerusakan parah. Kemudian pada tahun 2011, baru dimulai pekerjaan bangunan baru dengan anggaran Rp50 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
Dana tersebut tidak mencukupi, hanya sampai kerangkanya dan pondasi saja, sehingga bangunan tersebut terbengkalai selama tiga tahun.
 
Ketika Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto menjabat sebagai Kapolda Sumbar pada Maret 2014, baru mulai berusaha dan melakukan lobi di Jakarta, mulai dari DPR, Bappenas, Mabes Polri hingga Kementerian Keuangan, untuk menanyakan kelanjutan pembangunan Polda Sumbar.
 
Alhasil pada tahun 2015, Bappenas mengalokasikan dana pembangunan Polda Sumbar sebesar Rp111 miliar yang diposkan pada anggaran DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Polri. (h/mg-adl)
 

Mentawai – Dikutip dari www.bmkg.go.id , Gempabumi besar berkekuatan Mw 7.8, terjadi di lepas pantai Barat Kepulauan Mentawai (Barat Daya Kepulauan Mentawai-Sumbar), tanggal 2 Maret 2016, pukul 19:49:41 WIB, lokasi 4.92°LS dan 94.39°BT dengan kedalaman 10 km, berpotensi tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil analisis sumber gempabumi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempabumi tersebut mempunyai mekanisme sumber berupa patahan geser (Gambar 1). Namun demikian berdasarkan pemodelan tsunami, gempabumi tersebut dapat berpotensi menimbulkan ancaman tsunami kecil (tidak signifikan) di wilayah sekitar pusat gempa yaitu di Nias, Kepulauan Pagai, Tanah Bala, Simeulue, Bengkulu, Pesisir Selatan, Nias bagian timur, dan sekitarnya.
 
Hasil catatan observasi muka laut di Padang dan Cocos Island-Australia terekam kenaikan muka air laut masing-masing 5 cm dan 10 cm (Gambar 2). Oleh karena itu dapat disimpulkan gempabumi tersebut tidak menimbulkan tsunami signifikan dan BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada jam 22.32:42 WIB untuk seluruh wilayah Indonesia.
 
 
 

Mentawai – Keadaan cuaca hujan disertai petir di wilayah perairan Sumatera Barat pada hari Rabu, diduga mengakibatkan sebuah kapal nelayan kena sambaran. Menurut informasi yang dihimpun tim kami, kejadian ini mengakibatkan 1 orang jatuh kelaut sampai saat ini korban masih belum ditemukan. Ditpolair Polda Sumbar dengan menggunakan Kapal KP Bindalang III-3004 telah melakukan upaya pencarian dengan tergabung dengan tim lainnya yang terdiri dari Basarnas dan TNI AL.
 
Tim Gabungan tersebut mengfokuskan pencarian di seputaran pulau Noko pantai barat Sipora yang berjarak 15 mil dari Tua Pejat.
 
 

Agam – Kali ke empat pada bulan Januari 2016, Satker Ditpolair Polda Sumbar hari Jum’at (29/1) melaksanakan program Quick Wins bertempat diwilayah Tiku Kabupaten Agam.Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi tentang pemahaman Radikal dan Anti Pancasila serta Deklarasi Penolakan Kelompok Radikal dengan menandatangani Mou kesepahaman bersama masyarakat pesisir. Selain itu, Ditpolair Polda Sumbar juga memberikan bantuan berupa pelampung, semen, mesin potong rumput, sarana olahraga dan keperluan sosial lainnya.
 
Kegiatan yang dihadiri oleh 100 orang masyarakat pesisir ini diharapkan mampu mengurangi berkembangnya paham-paham yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban pada masyarakat itu sendiri dan juga merupakan upaya preventif oleh Kepolisian Perairan Polda Sumbar.
 
 
Delapan Program Quick Wins terus digalakkan Polri, termasuk penertiban dan penegakkan hukum bagi kelompok radikal dan anti pancasila. “Alhamdulillah masyarakat pantai dan nelayan mengerti apa yang kita sampaikan dan mendukung program polri ini” kata Wadirpolair AKBP Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H.