Tahun 1951

Para Pendiri Republik Indonesia, dengan pandangannya yang jauh kedepan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 / 2 / 3 / Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai bagian Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950.

Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri tentang Pembentukan Seksi Udara pada Djawatan Kepolisian Negara yang khusus ditujukan untuk melakukan dan memungkinkan pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menggunakan alat-alat kelengkapan udara. Dengan demikian, maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dikhatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas, telah diantisipasi pemeliharaan keamanan dan ketertibannya serta Penegakan hukumnya dengan sebaik-baiknya yaitu dengan melengkapi Djawatan Kepolisian dengan Djawatan Polisi Perairan dan Udara.

Adapun Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Polisi Perairan dan Udara antara lain sebagai berikut:

– Penegakan hukum dilaut, Pelabuhan, Pantai dan Sungai baik Preventif maupun Represif
– Mengadakan Patroli
– Memberantas Penyeludupan dan Perampokan
– Pengawasan penangkapan ikan
– Pengawasan Pelayaran.

Pada awal masa tugasnya, Polisi Perairan dilengkapi dengan satu buah “Kapal Angkloeng ‘ dan beberapa motor boat dengan Pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Tahun 1953 – 1958

Pada Tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN-No. Pol. : 2 / XIV / 53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 ( dua ) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan di Surabaya. Terdorong dari kesulitan kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara, maka dibentuklah Polisi Udara dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor : 510.PM /1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah Polisi Perairan dan Polisi Udara yang di Pimpin oleh Komisaris Besar Polisi RADEN PANJI. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah Pesawat terbang bermesin tunggal jenis Cesna-180. Dengan Armada inilah bagian Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan Operasi-operasi militer Pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Kerawang Jawa barat.

Tahun 1958 -1964

Pada Tahun 1958 s/d 1960 bagian Polisi Perairan dan Udara diganti menjadi Dinas Perairan dan Udara dengan Pimpinan Komisaris Besar Polisi SOEKARJONO SOSROHAMIDJOJO.

Pada tahun 1960 s.d 1961 dibentuk Pangkalan-pangkalan Polisi Perairan di Belawan ( Sumatera Utara), tanjung Batu Riau, Palembang, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Ujung Pandang Bitung (Sulawesi Utara) dan Ambon dengan Pimpinannya Komisaris Besar Polisi MUHAMMAD SOEPRAPTO. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Negara No. 7 / PRT / MK / 1965, tanggal 1 Desember 1965 bagian Polisi Perairan dan Udara diganti menjadi Korps Polisi AIRUD dengan Pimpinan BRIGJEND POLISI RADEN HARTONO.

Pada Tahun 1962 s/d 1964, kegiatan yang menonjol pada periode ini adalah ikut serta bakti Korp AIRUD dalam perjuangan TRIKORA, dimana telah dibentuk gugus tugas, sejumlah kapal type 900 dan ABKnya berada dibawah pimpinan langsung Panglima Komando Trikora JENDERAL TNI SOEHARTO yang berada di Kapal Polisi 910

Tahun 1964 -1985

Pada Tahun 1964 s.d 1966, Korp AIRUD, diganti menjadi Direktorat AIRUD. Pada tanggal 1 Agustus 1966 berdasarkan SK Kapolri No. Pol. : SK/88/VIII/1966 tentang : Pokok-Pokok Organisasi Korp AIRUD, pelaksana tingkat pusat antara lain :

– Kosatair
– Kosatra
– Pusdik Airud

Pada Tahun 1966, tugas-tugas Kepolisian semakin meningkat. Tugas-tugas tersebut antara lain meliputi kegiatan-kegiatan Kepolisian, Operasi SAR Nasional, Latihan gabungan ABRI, Latma Aman Malindo (Malaysia-Indonesia), Bakor Kamla, Pam Lingkungan hidup, Pam RI, Pam Internasional dan lain-lain.

Pada Tahun 1976 berdasarkan Keputusan Menhankam mengenai Organisasi di lingkungan Polri yang pelaksanaannya diatur dengan SK Kapolri No. Pol. : SK 50/ s.d 55/VIII/1977 maka Korps Airud di Reorganisasi menjadi :

– Pusen Pol Airud termasuk Pusdik Pol Airud
– Satuan Utama Pol Air
– Satuan Utama Pol Udara
– Satuan Air Dak

Pada Tahun 1985, berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/09/X/1984, tanggal 30 Oktober 1984 Sattama Pol Air diganti menjadi Subdit Pol Air dan Sattama Udara diganti Subdit Pol Udara, Sat Air Dak menjadi Sat Pol Air Polda dibawah masing-masing Polda dan Pusen Pol Airud ditiadakan.

Tahun 2000 s/d 2010

Pada Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002, Organisasi Polisi Perairan dan udara divalidasi menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara dibawah Organisasi Badan Pembinaan dan Keamanan Polri pada tingkat Mabes Polri dan pada Polda, berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 menjadi Direktorat Polisi Perairan Polda dibawah Kapolda.

Tahun 2010 s/d Sekarang

Pada bulan September 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 14 September 2010 untuk tingkat Mabes Polri, Direktorat Kepolisian Perairan dan Direktorat Kepolisian Udara berada dibawah Organisasi Badan Pemelihara dan Keamanan Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan dibawah Kapolda serta Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 untuk tingkat Kepolisian Resor dibentuk Satuan Kepolisian Perairan dibawah Kapolres yang memiliki wilayah perairan.